PKS: suap penghambat investasi, bukan buruh
Biaya yang dipakai untuk mensejahterakan buruh lebih kecil dibanding dengan biaya yang dipakai para investor untuk menyuap para pejabat. Oleh karena itu penilaian bahwa buruh yang menolak revisi UU Ketenagakerjaan sebagai faktor penghambat investasi tidak bisa diterima.
“Itu tidak benar. Biaya yang dipakai untuk peningkatan kesejahteraan buruh itu lebih kecil daripada biaya yang dipakai untuk menyuap pejabat,” ujar Wakil Ketua FPKS Zulkieflimansyah di Jakarta, Senin (1/5/2006).
Untuk mennyelesaikan masalah perburuhan ini, lanjutnya, pemerintah memang harus memperbaiki tata kerja antara buruh dengan pihak perusahaan. Sebab, selama ini buruh belum dianggap sebagai mitra kerja oleh perusahaan. “Buruh harus dimanusiakan secara bermartabat oleh perusahaan,” tegas dia.
“Bagaimanapun perusahaan atau pengusaha jangan menganggap buruh sebagai mesin pencari uang. Ini mekanistik. Mereka dihisap oleh perusahaan secara kapitalistik,” sambung Zulkifliemansyah, yang juga anggota Komisi VI dari FPKS.
Perusahaan, katanya, melakukan tindakan sepihak terhadap buruh lantaran mereka dalam posisi yang lemah. Karena itu, pemerintah harus menjembatani masalah ini agar mereka tidak dalam posisi lemah. “Harus ada dialog di antara pemerintah, buruh dan pengusaha,” sarannya.
Karena itu pula, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera memenuhi tuntutan buruh. Sebab, bila tuntutan mereka diabaikan maka hal itu akan membuat situasi sosial, ekonomi dan politik semakin tak stabil. “Cost politic-nya lebih besar,” tegas dosen Fakultas Ekonomi UI ini.
FPKS sendiri, lanjut dia, tidak setuju dengan rencana pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan. “Kita menolak revisi. Ini butuh dialog semua pihak yang terkait,” imbuh aleg PKS asal Daerah Pemilihan Banten ini. (Sumber: Fraksi PKS DPR-RI, 2-5-2006)
